Rekanbola –  Pemerintah sudah mulai menyadari akan kekeliruannya dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Menko Puan memastikan bakal melakukan penugasan penyaluran Rastra kepada Bulog untuk mengisi kekosongan.Keunggulan yang selama ini selalu diunggulkan, sekarang justru menjadi bumerang.

Awalnya Pemerintah merencanakan penyaluran BPNT pada Januari 2018 sebanyak 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan pada Februari 2018 meningkat menjadi 2,6 juta keluarga. Sehingga, pada Agustus 2018 targetnya Bulog hanya akan menyalurkan bantuan untuk 5,5 juta keluarga dengan total beras yang disalurkan 960 ribu ton.

Baca Juga : Cikuluwung, Air Terjun di Tengah Ngarai yang Eksotik

Namun, Menteri Sosial Idrus Marham pesimistis mampu menyalurkan bantuan tersebut seluruhnya pada bulan Februari lalu. Pesimisme itu dilatari masalah perlunya melakukan sinkronisasi data dengan berbagai pihak. Apalagi, ada perubahan data kemiskinan. Penambahan keluarga penerima program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dijalankan pemerintah tidak sesuai rencana. Pemerintah pun berencana kembali menggunakan beras sejahtera (Rastra) milik Perum Bulog.

Seharusnya sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan 10 juta keluarga penerima bantuan pangan nontunai tersebut, yang meningkat dibandingkan tahun lalu kepada sekitar 1,2 juta keluarga. Program BPNT ini dilakukan sejalan dengan pengurangan bantuan Rastra dari Bulog.

Stabilisasi harga inilah sejatinya yang dicari-cari pemerintah sekarang ini. Presiden bahkan beberapa kali memanggil Menteri terkait agar harga pangan pokok stabil. Apalagi mengingat sebentar lagi akan memasuki puasa dan hari raya Idul Fitri. Hal ini juga terungkap dari pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam acara ngobrol santai bareng kompasianer di gedung Kementerian Perdagangan.

Setidaknya alasan yang dibangga-banggakan sebelumnya bahwa BPNT tepat sasaran kepada penerima (by name by addres) telah menjadi bumerang.

Padahal kalau kita kaji dan lihat secara utuh, sebenarnya keunggulan-keunggulan tersebut adalah sebuah kelemahan besar akibat ketidak pahaman konsep ketahanan pangan secara utuh. Alasan tepat sasaran, sudah terjawab dari pernyataan Mensos Idrus Maham sendiri.  Ia menyebutkan belum selesainya masalah sinkronisasi data dari berbagai pihak. Apalagi data ini juga terkait perubahan data kemiskinan yang menyebabkan terkendalanya program BPNT.

Kalau kita telusuri lebih jauh, negeri ini masalah utamanya terletak pada data. Polemik yang terjadi selama ini selalu berawal dari data. Hal ini bisa kita lihat seperti, data konsumsi dan data produksi pangan yang tidak tepat telah mengakibatkan kebingungan dalam menentukan jumlah impor. Kasus lainnya seperti polemik tempat domisili ganda yang ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang double.

Banyak hal yang dapat menyebabkan ketidaksinkronan data terjadi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan geografis yang luas dan terdiri atas kepulauan merupakan tantangan tersendiri untuk memvalidkan data yang ada. Teknik pengambilan data hingga unsur objektifitas sangat vital berpengaruh terhadap keakuratan data.

Hal yang sama tentu saja terjadi pada data penerima program BPNT ini. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap goncangan ekonomi, baik dari dalam maupun dari luar. Inflasi naik sedikit saja, pasti akan menempatkan ribuan orang yang awalnya tidak miskin masuk dalam kategori masyarakat miskin. Inilah sebenarnya alasan utama mengapa data masyarakat miskin sering tidak sama dan selalu berubah-ubah.

Dengan banyaknya warga yang tiba-tiba menjadi miskin, tentu akan timbul kecemburuan sosial. Makanya, perangkat desa memediasi dilakukannya musyawarah desa untuk menjelaskan fenomena ini kepada warga. Hal ini jugalah yang melatar belakangi mengapa rastra tidak tepat sasaran. Namun sebenarnya, disinilah letak keunggulan rastra sebagai program subsidi pangan langsung. Dia bisa menjadi perekat persatuan bangsa dan dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Hal seperti inilah yang tidak bisa dilakukan oleh program BPNT selama ini.

Apalagi dengan situasi yang terjadi pada tahun 2018 ini. Sangat terlihat daya beli masyarakat yang semakin melemah. Hal ini bisa kita lihat dari sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya.  Seperti, mempercepat penyaluran dana 1 milyar 1 desa hingga menghilangkan biaya administrasi dalam pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Ditengah situasi ekonomi dunia yang masih labil, kemudian ditambah lesunya daya beli masyarakat maka seharusnya pemerintah memiliki kebijakan yang komprehensif. Stabilisasi harga tidak hanya dijaga dari sisi produsen saja namun harus dilihat dari sisi konsumen.

Oleh sebab itulah, rastra sebagai alat ampuh menstabilkan harga harus tetap dilaksanakan. Mengapa? Ya, karena program ini lahir dari negeri ini bukan adopsi dari negara luar.

Artinya apa? Inilah program pangan yang sesuai dengan lingkungan masyarakat Indonesia. Ini artinya juga, program rastra merupakan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang bernafaskan kearifan lokal. Biasanya jika program pemerintah sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi masyarakat setempat, maka program tersebut akan berjalan baik dan dapat diterima.

*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya

 

(Sumber : kompasiana.com)