Dia menambahkan, proyek pembangunan bendungan yang nantinya bisa mengajak India ikut serta di dalam proyek haruslah dapat menghasilkan sumber listrik yang besar, seperti Waduk Jatiluhur di Purwakarta.

Ketika ditanya, apakah sudah ada bentuk kerja sama antara Indonesia dan India dalam sebuah proyek infrastruktur, Masrianto belum bisa memastikan itu secara baik.

“Belum, ini kan baru pertama (forum kerja sama infrastruktur Indonesia-India). Ya mungkin ada, tapi belum terekspos dengan baik ya,” tukas dia.

Kementerian PUPR sendiri saat ini terus mendorong pendanaan investasi di luar APBN dalam proyek yang digiatkan.

Masrianto menyampaikan, pemerintah pun nantinya membuka kemungkinan kerja sama dengan India dalam proyek infrastruktur lain di luar pembangunan bendungan.

“Proyek-proyek seperti persampahan dan air bersih juga bisa kita tawarkan. Jadi bukan hanya mendorong pihak lokal, siapa tahu dia (investor India) bisa membawa investasinya ke Indonesia,” pungkas dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbuka untuk bermitra dengan investor yang berminat pada pembangunan bendungan.

Hanya saja yang kemitraan yang ditawarkan yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Sampai saat ini belum ada bendungan yang dibangun oleh swasta. Bila ada investor yang berminat akan kita dorong. Dengan demikian, dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya. Peraturan Menteri PUPR mendukung karena saya monitor intensif untuk pembangunan bendungan di Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/3/2018).

Pada 2017, Kementerian PUPR menawarkan kepada investor Jepang untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang membutuhkan dana mencapai Rp 3,8 triliun. Namun belum diminati, sehingga akan dibangun menggunakan APBN dan mulai dilelang 2018. “Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60-75 MW,” tambah Basuki.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan upaya nyata mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mencapai ketahanan pangan dan air.